Pertanyakan Cantolan Hukum Denda Jam Malam Probolinggo

oleh
Pertanyakan Cantolan Hukum Denda Jam Malam Probolinggo

PROBOLINGGO, kilasrepublik.com  – Koordinator Paguyuban Kafe Kedai Warung & Resto (Paketo) Probolinggo Agus Hariyanto mengatakan, SE Wali Kota tidak bisa dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman berupa denda. Sebab, hukuman itu hanya bisa diberlakukan berdasarkan peraturan yang diundangkan. Seperti, peraturan daerah (perda).

“SE ini sama halnya dengan imbauan. Tidak diundangkan. Karenanya, tidak bisa jika SE dijadikan acuan untuk hukuman denda,” ujar warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ini.

Adanya sanksi denda dalam operasi yustisi penerapan jam malam di Kota Probolinggo, terus dipertanyakan. Ada yang menilai, sanksi denda itu tidak mempunyai cantolah hukum yang kuat karena hanya berdasarakan surat edaran (SE) wali kota.

Yakni, SE Wali Kota Probolinggo nomor 066/223/425.106/2021 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, pelaku usaha. Serta, Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPTS/013/2021 sebagai wujud Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).