Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan penilaian kritis terhadap wacana pengiriman siswa nakal ke barak militer. Mereka berpendapat bahwa pendekatan semacam itu tidaklah sesuai. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap segala saran dan masukan yang diberikan dari berbagai pihak terkait.
Brigjen Wahyu mengungkapkan, “Tentu evaluasi, saran, masukan dari berbagai pihak akan kami laksanakan dan perhatikan, kami juga akan berikan masukan ke Pemprov Jabar sebagai bahan mereka untuk mengevaluasi program ini. Kami juga berharap dan menyarankan, terkait evaluasi dan masukan ini juga bisa dikomunikasikan ke Pemprov Jabar.”
Program pengiriman siswa nakal ke barak militer ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Namun, menurut Brigjen Wahyu, tujuan dari kegiatan ini bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk membina dan mendidik karakter para siswa tersebut. Ia menegaskan, “Kami sangat menghargai perbedaan pendapat, karena tentunya perbedaan akan semakin memperkaya wawasan kita. Selanjutnya kami jajaran TNI AD ini diminta untuk membantu program Pemprov Jabar dalam membina dan menyiapkan generasi muda yang handal menyambut Indonesia emas, dan ini juga sebagai salah satu tugas dan fungsi kami dalam bidang pembinaan teritorial.”
Lebih lanjut, Brigjen Wahyu menambahkan, “Perlu digaris bawahi, bahwa kegiatan pendidikan karakter ini bukanlah bentuk sebuah sanksi atau hukuman, tapi lebih kepada metode pembinaan.” Dia memastikan bahwa pembinaan ini dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak, yang seluruhnya dilaksanakan atas persetujuan orangtua dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian, dan lembaga lainnya.
“Program ini tidak melanggar hak-hak anak, semua atas persetujuan orangtua. Bahkan ujian sekolah tetap mereka laksanakan selama program tersebut berjalan. TNI AD tidak bekerja sendiri, kami melibatkan instansi dan stakeholder terkait lainnya,” ujarnya.
Brigjen Wahyu juga menjelaskan bahwa kegiatan ini lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter dan pembentukan kepribadian siswa, yang jauh dari unsur-unsur militeristik. “Dalam kegiatan tersebut juga jauh dari hal-hal yang berbau militeristik, lebih kepada penanaman karakter dan kepribadian yang juga banyak dilaksanakan kepada anak-anak di institusi lain,” tuturnya.
Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro. Ia menilai bahwa pengiriman siswa nakal ke barak militer bukanlah langkah yang tepat. Atnike menegaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangan TNI, khususnya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Ia menyarankan agar rencana ini ditinjau kembali.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa,” ujar Atnike. Ia juga menambahkan, “Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur.”
Atnike lebih lanjut menjelaskan, jika kegiatan di barak militer dimaksudkan untuk memperkenalkan dunia karier kepada siswa, hal tersebut bisa saja dilakukan, seperti mengenalkan mereka pada profesi TNI, polisi, atau lembaga lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut seharusnya bukan pendidikan militer.
“Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja,” jelas Atnike.
Dengan adanya perbedaan pandangan ini, diskusi mengenai wacana pengiriman siswa nakal ke barak militer ini masih berlangsung. Sementara itu, TNI AD mengutamakan evaluasi dan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah agar program ini dapat dijalankan dengan pertimbangan yang matang.
